I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan daerah sebagai integral dari pembangunun nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( undang-undang otonomi daerah, 1999 ). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai otonomi. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan koordinasi dan keterpaduan antara sektor pembangunan, sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.
Secara makro pertumbuhan atau PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu :
1.
Sektor Pertanian
2.
Sektor Pertambangan dan Penggalian
3.
Sektor Industri Pengolahan
4.
Sektor Listrik,Gas, Dan Sektor Air Bersih
5.
Sektor Bangunan
6.
Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran
7.
Sektor Angkutan Dan Komunikasi
8.
Sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan
9.
Sektor Jasa-Jasa
Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut di atas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan di daerah.
Masalah
utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah
daerah melaksanakan strategi perencanan yang matang serta kurang jelinya
pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun
ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peranan Badan Perencanaan
Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan
daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang
diinginkan.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pergeseran Sektor-Sektor
Ekonomi Di Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2002.
B. Perumusan Masalah
Pembangunan
daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimilki daerah secara
optimal. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana perubahan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas yang terjadi
tahun 1994-2002.
2. Bagaimana
pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas.
3.
Sektor-sektor mana yang merupakan
sektor potensial (basis) yang merupakan sektor andalan dalam struktur
perekonomian di Kabupaten Banyumas tahun 1994-2002 berdasarkan analisis (LQ).
C. Pembatasan Masalah
Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pergeseran
sektor-sektor ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan
dan penggalian, Sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air
bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, Sektor
angkutan, dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan
sektor jasa-jasa yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 1994-2002.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
penelitian
a. Untuk mengetahui
pergeseran pangsa setiap sektor ekonomi.
b. Untuk
mengetahui komponen-komponen yang mempengaruhi pada perekonomian daerah
Kabupaten Banyumas.
c. Untuk
mengetahui sektor mana yang merupakan sektor potensial (basis) di Kabupaten
Banyumas.
2. Kegunaan
Penelitian
a. Bagi
pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan
evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan daerah dari tahun ke tahun.
b. Sebagai
bahan informasi bagi penelitian lain yang berminat pada masalah perencanaan
daerah.
c.
Bagi penulis penelitian ini merupakan
hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu alat analisis yang
didapat dari bangku kuliah.
E. Hipotesis
1. Terjadi pergeseran atau perubahan struktur dalam sektor ekonomi
Kabupaten Banyumas selama tahun 1994-2002.
2. Sektor potensial atau sektor basis masih di dominasi oleh sektor
pertanian, sektor bangunan, dan sektor angkutan dan komunikasi.
3. Tingkat pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas cenderung
meningkat dan mempunyai potensi yang dapat diandalkan untuk memberikan
kontribusi bagi daerah.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Perencanaan Ekonomi
Perencanaan merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang mencangkup keputusan- keputusan atau pilihan – pilihan
berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan – tujuan
tertentu pada masa yang akan datang (Conyers & Hills , 1994) Berdasarkan
definisi diatas berarti ada empat elemen dasar perencanaan yaitu :
a. Merencanakan
berarti memilih
b. Perencanaan
merupakan alat pengalokasian sumberdaya
c.
Perencanaan merupakan alat untuk mecapai tujuan
d.
Perencanan untuk masa depan (Lincolin Arsyad,1999)
Arthur lewis dalam bukunya berjudul Development
Planning (1966). Membagi perencanaan dalam 6 (enam) pengertian yaitu :
1. Istilah
perencanaan seringkali dihubungkan dengan letak geografis, bangunan, tempat
tinggal, bioskop dan lainnya. Di negara sedang berkembang hal ini sering
disebut dengan istilah perencanaan kota
dan negara (town and country planning) atau perencanaan kota dan daerah (urban and regional
planning).
2. Perencanaan
mempunyai arti keputusan penggunaan dan pemerintah dimasa yang akan datang.
3. Ekonomi
berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber
daya manusia, bahan baku,
dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya
hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Perencanaan
berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.
5. Penerapan
sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan
semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya ke berbagai
bidang perekonomian.
6. Untuk
menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran
yang ditetapkan.
Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang
berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (polycy)
dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara
sistematis.
Maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu
pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 1990).
1. Perencanaan
berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang
ada.
2. Perencanaan
berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya alam maupun
sumberdaya manusia.
3. Perencanaan
mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan
masyarakat banyak.
4. Perencanaan
juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5. Perencanaan
juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.
Meskipun tidak ada kesepakatan diantara para ekonomi
berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan
pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. (Lincolin arsyid, 1999)
B. Fungsi Perencanaan Ekonomi
Beberapa buku literatur perencanaan pembangunan
(Development planning) pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering
dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan
pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat
diklarifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu :
1. Perencanaan
sebagai alat dari pembangunan.
2. Perencanaan
sebagai tolok ukur dari berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut.
Secara sistematis, kaitan antara aspek perencanaan dan
pembangunan dapat digambarkan seperti gambar 1 dibawah ini :
Gambar
1
Skema
hubungan Antara Perencanaan dan Pembangunan
Sebagai alat
|
|||
Sebagai
tolok ukur
|
Perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan karena
perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya
pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakkan (tidak
sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi target group (sasaran), maka
pembangunan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian
dalam konteks perencanaan, sebagai alat maka mempunyai keunggulan komprehensif
sebagai berikut :
a. Perencanaan
dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan.
b. Perencanaan
dapat dipakai sebagai alat penentuan sebagai alternatif dan berbagai kegiatan
pembangunan.
c.
Perancanaan dapat dipakai sebagai
penentuan skala prioritas.
d. Perencanaan
dapat dipakai sebagai alat peramalan (forecasting)
dari kegiatan dari masa ke masa yang akan datang. (Soekartawi, 1990)
Sementara menurut Lincolin Arsyad fungsi-fungsi
perencanaan adalah sebagai berikut:
a. Dengan perencanaan diharapkan
terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada tujuan pembangunan.
b. Dengan
perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan
datang.
c.
Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan
pilihan yang terbaik.
d.
Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas
dari segi pentingnya tujuan.
e.
Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar
untuk mengadakan pengawasan evaluasi.
C. Proses Perencanaan Ekonomi
Proses perencanaan merupakan hal mendasar yang harus
diperhatikan oleh para pembuat keputusan (perencanaan), adapun proses
perencanaan ekonomi tersebut dibagi kedalam empat tahap diantaranya adalah:
1.
Tahap pertama, pada tahap ini diterapkan tujuan oleh
pemimpin politik, serta prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika
terjadi konflik tujuan.
2.
Tahap kedua, adalah
mengukur ketersediaan sumberdaya yang langka sebelum periode perencanaan tersebut.
3.
Tahap ketiga,
hampir dari semua upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan
dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional.
4.
Tahap keempat, perencanaan
mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang penting dan mungkin untuk mencapai
tujuan nasional (welfare fungtion)
tanpa terganggu adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil
dari proses ini adalah strategi pembangunan (Development
strategy) atau rencana mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama
beberapa tahun (biasanya lima
tahun). (Lincoln Arsyad, 1999)
Pertumbuhan
dan Perkembangan Ekonomi menurut Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi
menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa
berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan dan yang terakhir adalah masa
perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari
masyarakat tradisional kemasayarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya,
pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja
antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah
satu input bagi proses produksi.Pembagian kerja merupakan titik sentral
pembahasan dalam terori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktifitas
tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peran penting. Menurut
teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan
ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan
yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari
tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan kesektor riil, dalam upaya
untuk meningkatkan penerimaannya.
Menurut Adam Smith proses
pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu
dengan lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan
daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan tekhnologi, meningkatkan
spesialisasi dan memperluas pasar hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi
semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ‘fungsi tujuan’, pada akhirnya harus tunduk pada ‘fungsi kendala’, yaitu keterbatasan
sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami keterlambatan jika daya
dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada.
Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat ekonomi
tersebut, bahkan dalam perkembangan hal tersebut justru menurunkan tingkat
pertumbuhan ekonomi. (Mudrajad kuncoro, 1997)
D. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan
ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat
mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak
pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada
kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan,
dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita
kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam
proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang
kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses
yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan
industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk
menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru,
alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi
daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja
untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah
daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan
daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi
masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir
potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian
daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)
E. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap
sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang
tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam
menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara
seimbang perencanaan yang lebih teliti
mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani,
pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai
peran dalam proses perencanaan.
Ada
tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah :
Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan
pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana
daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara
keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk
daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, Perangkat kelembagaan
yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses
pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah
dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan
sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah
yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang
dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang
benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap
yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan
obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)
F. Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
Jawa Tengah
Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka
sasaran umum pembangunan lima tahun ke enam adalah tumbuhnya sikap kemandirian
dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta efisien, dan
produktivitas rakyat dalam peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan lahir dan batin.
Adapun sasaran bidang ekonomi adalah
pemantapan industri yang mengarah pada pungutan, pendalaman, peningkatan,
perluasan, dan penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri
dan makin kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara
industri hulu dengan hilir, antara industri besar, menengah, industri kecil dan
industri rakyat serta keterkaitan antara industri dengan sektor ekonomi
lainnya, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan
intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan tetap
mempertahankan swasembada pangan yang didukung industri pertanian, penataan dan
pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin sehat, tangguh
dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah perekonomian rakyat dan berakar
dalam masyarakat, peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan
pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap, yang
secara keseluruhan di laksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan
melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan
kerja serta peningkatan pendapatan dan kesempatan berusaha, lapangan kerja
serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan. (Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tahun. 1994/1995-1998/1999)
G. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ke enam Daerah
Jawa Tengah.
Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
pembangunan lima tahun ke enam daerah dalam rangka pembangunan jangka panjang
kedua, maka pembangunan lima tahun ke enam daerah adalah pembangunan
sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan
pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang dikembangkan sebagai berikut :
a. Penataan
industri dan keterkaitan antara industri dengan sektor lainnya yang mengarah
pada perbuatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan
tekhnologi dan kesiapan sumber daya manusia, ketangguhan pertanian, pemantapan
sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan
sistem distribusi, pemantauan secara optimal dan tepat guna faktor produksi,
sumberdaya ekonomi dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai prasyarat
terbentuknya masyarakat industri dengan tepat menjamin peningkatan keadilan,
kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraaan rakyat sesuai dengan
Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
b. Pembangunan
sumberdaya manusia agar makin meningkatnya kualitas sehingga dapat mendukung
pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan yang
makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian
yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan
dan tekhnologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu
pengetahuan, kemampuan pengkajian dan alih tekhnologi.
c.
Pembangunan bidang lainnya terus
ditingkatkan seimbang, serasi dan selaras saling memperkuat dengan pembangunan
di daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju,
sejahtera, mandiri, adil dan makmur dengan tetap memperhatikan keseimbangan
lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya yang optimal. (Pola Dasar Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Tahun. 1994/1995-1998/1999)
H. Kebijakan Umum Lima Tahun Ke enam Daerah Jawa
Tengah
Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan lima
tahun keenam daerah Jawa Tengah yang bertumpu pada trilogi pembangunan dalam
bidang ekonomi adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna
meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan
luar negeri dan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
pembangunan industri ditujukan untuk memperkukuh struktur ekonomi di daerah
dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor memperluas
lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan
berbagai sektor pembangunan lainnya.
b. Pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil
pertanian secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan tekhnologi,
pemanfaatan hasil penelitian sekaligus meningkatklan keterkaitan yang saling
menguntungkan antara petani produsen dengan industri.
c. Pembangunan industri menghasilkan bahan baku, komponen dan bahan
penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar makin
efisien dan mampu besaing serta mampu mamenuhi kebutuhan industri lain sehingga
mengurangi ketergantungan impor.
d. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri
kerajinan, industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan
agar menjadi usaha yang makin efisien dan berkembang mandiri.
e. pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternak,dan perikanan diarahkan pada perkembangannya pertanian
yang maju efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
petani, nelayan, peternak dan masyarakat pedesaan memperluas pasar baik pasar
dalam negeri maupun luar negeri sehingga mampu meningkatkan hasil, meningkatkan
mutu dan derajat pengolahan produksi produksi dan menunjang pembangunan
wilayah.
f. Pembangunan pertanian diarahkan yang diharapkan mampu
meningkatkan pembangunan dalam hal meningkatkan usaha diservikasi,
intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan perencanaan
dan pengolahan pembangunan pertanian yang makin terpadu.
g. Pengolahan usaha pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha
agro industri dan agrobisnis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan
komparatif dan kompetitif, ketrampilan masyarakat pedesaan, persediaan bahan
baku cukup dan berkelanjutan, tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan
lainnya di pedesaan diarahkan pada usaha meningkatkan nilai tambah dan daya
saing komoditi pertanian untuk menjamin kesinambungan usaha pertanian.
h. Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya
mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang dan saling
menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan tetap
memperhatikan kelestarian daya dukung sumberdaya alam dan fungsi lingkungan
hidup.
i. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem
perdagangan yang makin efisien dan afektif serta mampu memanfaatkan dan
memperluas pasar.
Pergeseran struktural pembangunan terjadi karena berbagai unsur
kebijakan. Dalam ikatan sektor itu terjalin jaringan kehidupan yang tertata
rapi sesuai dengan fungsi dan peran masing – masing. Dalam ikatan – ikatan
primordial itu terlihat jelas pembagian fungsi dan peran dari masing – masing
unsur dan komponen. Dan orang tidak hidup di luarnya, orang hidup dalam sistem
itu. (Problema dan prospek nagari ke depan. Mochtar Naim)
Pergeseran sektor-sektor ekonomi dimaksudkan untuk mencapai pembangunan
dalam kebijakan pembangunan daerah serta menyelaraskan pertumbuhan dan
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan
serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif
menuju tercapainya kemandirian daerah.
III. METODOLOGI
PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Metodologi Penelitian
1. Obyek Penelitian
Penelitian
ini dilakukan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Banyumas.
2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi
kasus.
3. Jenis Data
a. Data
Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor BAPPEDA, antara lain
berupa data tentang jumlah PDRB Kabupaten Banyumas, dan jumlah PDRB Propinsi
Jawa Tengah.
b. Data
Sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan
mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan, antara lain data yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan sumber lain yang terkait
dan relevan denagan obyek yang diteliti.
4. Sumber Data
a Data dari (BPS) Badan
Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
b. Data dari (BPS) Badan
Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
c. Pola dasar pembangunan
daerah Propinsi Jawa Tengah.
d. Pola dasar pembangunan
daerah Kabupaten Banyumas.
5. Data Yang diperlukan
a. Data PDRB atas harga
berlaku dan konstan pada Kab. Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah tahun 1994 -
2002
b. Laporan laju pertumbuhan
penduduk dan sektor-sektor ekonomi pada Kab. Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah
tahun 1994 - 2002
c.
Data-data lain yang berhubungan dengan
penelitian.
6.
Metode Pengumpulan Data
a. Metode Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
b. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung
dengan pimpinan dan karyawan Institusi terkait.
7. Metode Analisis
a. Analisis kualitas
1. Dalam
penelitian ini digunakan tekhnik analisis perencanaan pembangunan yaitu
Shif-Share (S-S) dan Location Quation (L-Q). Tekhnik analisis Shif-Share adalah
suatu tekhnik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisis
bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih
rendah secara hirarkis. Dengan melihat perbandingan laju pertumbuan
sektor-sektor perekonomian daerah sekaligus melihat bila daerah itu memperoleh
pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau
output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi
pengaruh pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh propinsi disebut pengaruh pangsa
(share), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi
(proporsional shift) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh keunggulan
kompetitif disebut regional share, karena itulah tekhnik analisis ini dinamakan
tekhnik analisis shif-share. Maenurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum
persamaan dari analisis shif-share dan komponen-komponen adalah sebagai berikut
:
Dij=Nij +
Mij + Cij
Keterangan :
i = Sektor
ekonomi yang diteliti
j = Variabel
ekonomi yang diteliti
2. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan
adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (y)
Dij = y*ij-yij
Nij = yij.rn
Mij = yij
(rin – rn )
Cij = yij
( rij- rin)
Keterangan :
Dij = Variabel
wilayah
Nij
= Pertumbuhan
daerah propinsi
Mij = Pengaruh
Bauran industri
Cij = Keunggulan
kompetitif
yij = Pendapatan
sektor i Wilayah j (kabupaten)
y* = Pendapatan
tahun terakhir
rn =
Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n
(propinsi)
rin = Laju
pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)
rij =
Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j
( kabupaten )
Dimana rij, rin, dan rn mewakili laju
pertumbuhan daerah kabupaten dan daerah propinsi yang masing-masing
didefinisikan sebagai berikut :
Keterangan :
rij =
Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j
( kabupaten )
rin = Laju
pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)
rn =
Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n
(propinsi)
y* = Pendapatan
tahun terakhir
yij = Pendapatan
sektor i Wilayah j (kabupaten)
yin = Pendapatan
sektor i di wilayah n ( propinsi )
yn = PDRB wilayah n ( propinsi )
Secara keseluruhan wilayah,
persamaan untuk sektor i di wilayah adalah :
Dij = yij
. rn + yij (rin-rn) + yij (rij-rin)
Keterangan :
Dij = Variabel
wilayah
yij = Pendapatan sektor i di wilayah j ( kabupaten
)
rij =
Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j
( kabupaten)
rin = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah n
(propinsi)
rn =
Laju pertumbuhan PDRB di wilayah n
(propinsi)
3. Dalam
penelitian ini juga digunakan alat analisis Location Quotient (LQ), Location
Quotien adalah salah satu tekhnik analisa dalam perencanaan pembangunan yang
digunakan untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam suatu
daerah, dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi dalam suatu
daerah yaitu membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah
Kabupaten Banyumas dengan sektor sejenis dalam perekonomian Daerah Propinsi
Jawa Tengah. Menurut Lincolin Arsyad (1993) rumus untuk menghitung LQ adalah
Keterangan :
LQ = Koefisien
LQ
yi* = Pendapatan
(PDRB) sektor tertentu di Kabupaten Banyumas dalam Jutaan rupiah.
yt* = Pendapatan
(PDRB) total daerah Kabupaten Banyumas dalam jutaan rupiah.
Yi = Pendapatan
(PDRB) sektor tertentu di daerah Propinsi Jawa Tengah dalam jutaan Rupiah
Yt = Pendapatan
(PDRB) total daerah Jawa Tengah dalam jutaan rupiah
Adapun
klarifiasi LQ sebagai berikkut :
LQ > 1 Merupakan sektor basis dan kemampuan
produksi sektor tersebut di suatu kabupaten lebih besar dibandingkan sektor
sejenis di tingkat propinsi.
LQ = 1 Berarti kemampuan produksi sektor tersebut
di suatu kabupaten sama dengan sektor sejenis di tingkat propinsi.
LQ < 1 Merupakan sektor non basis dan kemampuan
produksi sektor tersebut disuatu kabupaten lebih kecil dibanding sektor sejenis
pada tingkat propinsi.
Adapun asumsi dalam
analisis LQ adalah :
a. Selera
dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di seluruh wilayah
propinsi Jawa Tengah adalah sama.
b. Setiap
penduduk di setiap darah Kabupaten Banyumas mempunyai pola permintaan terhadap
suatu barang dan jasa sama terhadap pola permintaan barang dan jasa pada
tingkat propinsi Jawa Tengah.
c. Tingkat konsumsi rata-rata untuk
masing-masing barang dan jasa disetiap daerah sama.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Obyek Penelitian
- Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas
Sesuai dengan titik berat pembangunan jangka panjang dan memperhatikan
masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka prioritas pembangunan daerah
Banyumas diletakkan dalam pembangunan sektor ekonomi dengan keterkaitan antara
sektor industri dan pertanian serta pembangunan bidang lainnya. Untuk
mengetahui perkembangan pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas
disajikan dalam beberapa tabel berikut :
Tabel 1. Pendapatan domestik bruto atas dasar harga berlaku dan konstan
serta perkembangannya di Kabupaten Banyumas (dalam jutaan rupiah).
Tahun
|
Pendapatan Domestik Regional Bruto
|
|||
Berlaku
|
Perkembangan
|
Konstan
|
Perkembangan
|
|
1994
|
987,105,167
|
944,870,431
|
909,338,095
|
867,103,359
|
1995
|
1,141,735,114
|
154,629,947
|
977,022,785
|
67,684,690
|
1996
|
1,264,887,106
|
123,151,992
|
1,018,612,908
|
41,590,123
|
1997
|
1,455,196,851
|
190,309,745
|
1,055,339,404
|
36,726,496
|
1998
|
2,155,729,913
|
700,533,062
|
983,564,125
|
71,775,279
|
1999
|
2,272,760,897
|
117,030,984
|
988,804,675
|
5,240,550
|
2000
|
2,626,318,550
|
353,557,653
|
1,028,604,674
|
39,799,999
|
2001
|
2,936,417,202
|
310,098,652
|
1,040,236,787
|
11,632,113
|
2002
|
3,312,730,470
|
376,313,268
|
1,075,573,954
|
35,337,167
|
Sumber
: Data primer diolah
Dari tabel 1 di atas
dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Banyumas pada tahun 2002 atas dasar harga
berlaku Rp. 3,312,730,470. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya maka PDRB Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan 376,313,268 juta
rupiah. Hal ini tidak seimbang dengan perkembangan berdasarkan harga konstan
yang hanya mencapai sebesar 35,337,167 juta rupiah.
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas tahun 1994 –
2002, disajikan dalam tabel 2 dimana laju pertumbuhan PDRB dibagi menjadi 9
(sembilan) sektor, masing-masing mempengaruhi besarnya PDRB (tabel 2).
Tabel 2. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas 1994 –
2002
(dalam %)
|
Sektor
|
Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
|
||||||||
No
|
1994
( % )
|
1995
( % )
|
1996
( % )
|
1997
( % )
|
1998
( % )
|
1999
( % )
|
2000
( % )
|
2001
( % )
|
2002
( % )
|
|
1
|
PERTANIAN
|
30.48
|
29.39
|
28.46
|
29.23
|
28.21
|
26.00
|
26.74
|
25.02
|
25.10
|
2
|
PENGGALIAN
|
1.19
|
1.38
|
1.36
|
1.52
|
1.47
|
1.61
|
1.58
|
1.64
|
1.66
|
3
|
INDUSTRI
|
16.45
|
17.67
|
17.86
|
17.89
|
18.77
|
18.93
|
18.44
|
18.80
|
18.83
|
4
|
LISTRIK, GAS & AIR MINUM
|
0.74
|
0.77
|
0.86
|
1.11
|
1.22
|
1.35
|
1.43
|
1.46
|
1.56
|
5
|
BANGUNAN
|
4.31
|
4.55
|
4.75
|
4.59
|
3.37
|
3.51
|
3.50
|
3.57
|
3.61
|
6
|
PERDAGANGAN
|
12.97
|
13.29
|
13.40
|
13.53
|
13.83
|
13.77
|
14.00
|
14.21
|
14.34
|
7
|
ANGKUTAN/ KOMUNIKASI
|
6.65
|
6.72
|
7.00
|
6.97
|
8.54
|
9.48
|
9.44
|
9.68
|
9.48
|
8
|
KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN
|
8.45
|
8.51
|
8.86
|
8.66
|
7.83
|
8.49
|
8.39
|
8.69
|
8.71
|
9
|
JASA - JASA
|
18.77
|
17.73
|
17.44
|
16.59
|
16.75
|
16.86
|
16.48
|
16.93
|
16.71
|
|
PDRB
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas
dan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui pada tahun 2002
sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif diatas 2 persen mulai
tahun 1994-2002 yaitu sektor industri sebesar 18.83 persen, sektor perdagangan
sebesar 14.34 persen, dan sektor angkutan/komunikasi sebesar 9.48 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri, perdagangan dan sektor angkutan/
komunikasi di Kabupaten Banyumas semakin bertambah baik volume maupun jumlah
pelanggan.
Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas
terdapat juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,
penurunan prosentase dari tahun ke tahun dapat dilihat pergeseran angka mulai
tahun 1994-2002 yaitu pada sektor pertanian, bangunan, jasa-jasa.
Peranan masing-masing sektor dalam Produk Domestik
Regional Bruto tahun 1994 – 2002, dimana laju pertumbuhan PDRB di bagi menjadi
9 (sembilan) sektor disajikan dalam tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Peranan
masing-masing sektor dalam PDRB
berdasarkan Harga Konstan 1993 di Kab. Banyumas tahun 1994 – 2002 (dalam
%)
No
|
SEKTOR / LAPANGAN USAHA
|
1994
( % )
|
1995
( % )
|
1996
( % )
|
1997
( % )
|
1998
( % )
|
1999
( % )
|
2000
( % )
|
2001
( % )
|
2002
( % )
|
1
|
PERTANIAN
|
275,51
|
286,74
|
288,80
|
290,36
|
277,45
|
257,09
|
275,04
|
260,28
|
269,92
|
2
|
PENGGALIAN
|
11,20
|
13,01
|
14,08
|
15,11
|
14,47
|
15,88
|
16,21
|
17,02
|
17,85
|
3
|
INDUSTRI
|
145,91
|
166,28
|
175,45
|
183,84
|
184,58
|
187,17
|
189,63
|
195,51
|
202,54
|
4
|
LISTRIK, GAS & AIR MINUM
|
6,52
|
7,41
|
8,99
|
13,06
|
12,01
|
13,37
|
14,75
|
15,22
|
16,76
|
5
|
BANGUNAN
|
39,87
|
44,99
|
48,98
|
52,06
|
33,15
|
34,67
|
35,98
|
37,18
|
38,80
|
6
|
PERDAGANGAN
|
115,11
|
125,48
|
132,00
|
137,94
|
136,01
|
136,19
|
144,01
|
147,78
|
154,26
|
7
|
ANGKUTAN / KOMUNIKASI
|
64,61
|
71,61
|
76,13
|
82,00
|
84,02
|
93,71
|
97,11
|
100,65
|
101,98
|
8
|
KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN
JASA PERS.
|
74,88
|
79,31
|
86,04
|
88,19
|
77,05
|
83,96
|
86,31
|
90,40
|
93,68
|
9
|
JASA - JASA
|
175,69
|
182,15
|
188,10
|
192,73
|
164,79
|
166,72
|
16,95
|
176,15
|
179,72
|
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa
Tengah
Berdasarkan tabel 3, peranan masing-masing sektor
terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Tahun 2002 peranan
sektor pertanian menduduki peringkat tertinggi sebesar 269.92% kemudian disusul
sektor industri sebesar 202.54%. Sedangkan sektor yang peranannya kecil adalah
listrik,gas dan air minum sebesar 16.76%, penggalian sebesar 17.85%, untuk
sektor bangunan peranan sebesar 38.80% atau naik 1.62% jika dibanding tahun
sebelumnya. Sektor angkutan/komunikasi naik dari 147.78% pada tahun 2001
menjadi 154.26% pada tahun 2002, kemudian untuk sektor lain cenderung stabil.
Salah satu indikator makro yang dapat menunjukan
kondisi perekonomian regional suatu daerah/wilayah adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita penduduk Kabupaten
Banyumas 1994 – 2002
Tahun
|
Pendapatan Domestik Regional Bruto
|
|
Pendapatan perkapita menurut harga yang berlaku
(rupiah)
|
Pendapatan perkapita menurut harga konstans (rupiah)
|
|
1994
|
987.105.167
|
706.141
|
1995
|
1.141.735.114
|
810.712
|
1996
|
1.264.887.106
|
886.789
|
1997
|
1.455.196.851
|
1.008.878
|
1998
|
2.155.729.913
|
1.483.922
|
1999
|
2.272.760.897
|
1.552.414
|
2000
|
2.626.318.550
|
1.776.589
|
2001
|
2.936.417.202
|
1.968.224
|
2002
|
3.312.730.470
|
2.202.735
|
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas
dan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel 4, rata-rata PDRB perkapita penduduk
Kabupaten Banyumas tiap tahun meningkat. Pada tahun 2001 PDRB perkapita
penduduk sebesar Rp. 2.936.417.202 meningkat menjadi Rp. 3.312.730.470 pada
tahun 2002. gambaran perekonomian Kabupaten Banyumas berdasarkan kondisi
semester satu tahun 2001 dengan inflasi dapat dikendalikan memberikan informasi
adanya gerak laju pertumbuhan yang positif. Kondisi itu akan bertahan bila
tidak terjadi peristiwa yang buruk terhadap kehidupan berbangsa, konflik antar
daerah tidak mencuat, investasi mulai berjalan dan pengaruh iklim atau cuaca
yang mendukung produksi Keuangan,Persewaan, dan Jasa Pers sebagai sektor
andalan Kabupaten Banyumas.
B.
Deskripsi Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
berbagai sumber, seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BAPPEDA
dan sumber lain yang terkait dan relevan dengan obyek yang diteliti dimulai
dari tahun 1994 hingga tahun 2002. data tersebut adalah data pendapatan
sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB Kabupaten Banyumas tahun
1994 – 2002 atas dasar harga konstan dan pendapatan sektor-sektor ekonomi
Propinsi Jawa Tengah yang tercermin dalam PDRB tahun 1994 – 2002 atas dasar
harga konstan.
Data tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan pertumbuhan sembilan
sektor ekonomi Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Analisis Shift-Share (SS) dan
Analisis Location Qoutient (I.Q). Pada analisis Shift-Share, menggunakan data PDRB Kabupaten Banyumas dan PDRB Jawa
Tengah menurut sektor awal tahun 1994 dan menurut sektor akhir tahun 2002.
sedangkan untuk analisis Location
Quotient data yang dipergunakan adalah data Kabupaten Banyumas dan PDRB
Jawa Tengah menurut sektor selama 9 tahun yaitu sejak tahun 1994 – 2002.
1.
Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi Kabupaten
Banyumas Tahun 1994 – 2002.
Hasil Analisis Shift - Share Ekonomi Kabupaten
Banyumas tahun 1994 – 2002 disajikan dalam tabel 5 berikut :
Tabel 5. Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi
Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002. (perhitungan lihat lampiran 1)
No
|
Sektor
|
Komponen
Pertumbuhan Propinsi (Nij)
|
Komponen Bauran Industri (Mij)
|
Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)
|
Jumlah Keseluruhan (Dij)
|
1
|
Pertanian
|
139,915,441
|
(139,783,918)
|
630,281,186
|
630,412,709
|
2
|
Pertambangan &
Penggalian
|
5,457,376
|
155,138,590
|
(123,931,670)
|
36,664,295
|
3
|
Industri Pengolahan
|
75,527,226
|
(109,811)
|
459,392,708
|
534,810,124
|
4
|
Listrik, Gas & Air
Bersih
|
3,391,900
|
4,960,123
|
30,799,452
|
39,151,475
|
5
|
Bangunan
|
19,769,932
|
(4,800,239)
|
53,306,312
|
68,276,005
|
6
|
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
|
59,529,991
|
14,524
|
326,190,728
|
385,735,244
|
7
|
Angkutan & komunikasi
|
30,523,720
|
(5,574,488)
|
151,120,814
|
176,070,046
|
8
|
Bank, Persewaan, Jasa
Perusahaan
|
38,781,824
|
(19,895,114)
|
198,781,089
|
217,667,799
|
9
|
Jasa - jasa
|
86,147,117
|
(57,480,553)
|
208,211,042
|
236,877,606
|
Ket :
angka dalam kurung menunjukkan minus
Sumber
: Data primer diolah
Adapun penjelasan dari hasil analisis shift share
sektor ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 adalah sebagai berikut :
a.
Sektor Pertanian
Sektor pertanian Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun
tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor pertanian Kabupaten Banyumas yang
mempunyai konstribusi positif sebesar 139.915.441 terhadap pertumbuhan
propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyi nilai
negatif sebesar -139.783.918 yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai
kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor
pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi sektor pertanian sebesar 630.281.186 yang berarti kontribusi sektor
pertanian Kabupaten Banyumas positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding
sektor pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor pertanian
mempunyai konstribusi sebesar 630.412.709 yang menunjukkan bahwa sumbangan
sektor pertanian Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor
pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.
b.
Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan analisis
shift share pada sektor tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen.
Pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada Sektor Pertambangan dan
Penggalian Kabupaten Banyumas mempunyai kontribusi yang positif sebesar
5.457.376 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran
industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 155.138.590 yang menunjukkan sektor ini
kontribusinya positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap propinsi Jawa
Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada
sektor pertambangan dan penggalian mempunyai nilai negatif sebesar
-123.931.670, berarti kontribusi sektor tersebut lebih lambat pertumbuhannya
terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan pada sektor pertambangan dan
Penggalian mempunyai kontribusi sebesar 36.664.295 yang menunjukkan bahwa
sumbangan sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Banyumas positif
terhadap kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam propinsi Jawa
Tengah.
c.
Sektor Industri Pengolahan
Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas
berdasarkan analisis shift share selama
tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas
yang mempunyai konstribusi positif sebesar 75.527.226 terhadap pertumbuhan
propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai
negatif sebesar -109.811 yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan
mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap
sektor industri pengolahan dalam propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 459.392.708 yang berarti
kontribusi sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas positif atau lebih
cepat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor industri
pengolahan mempunyai konstribusi sebesar 534.810.124 yang menunjukkan bahwa
sumbangan sektor industri pengolahan Kabupaten Banyumas positif terhadap
kontribusi sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
d.
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas
berdasarkan analisis shift share selama
tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten
Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 3.391.900 terhadap
pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij)
mempunyai nilai sebesar 4.960.123 yang menunjukkan bahwa Sektor Listrik, Gas
dan Air Bersih mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat
pertumbuhannya terhadap Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dalam propinsi Jawa
Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 30.799.452 yang berarti
kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas positif atau
lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada
sektor Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai konstribusi sebesar
39.151.475 yang menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi pertumbuhannya dibanding sektor
sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
e.
Sektor Bangunan
Sektor Bangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun
tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Bangunan Kabupaten Banyumas yang
mempunyai konstribusi positif sebesar 19.769.932 terhadap pertumbuhan propinsi.
Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar
-4.800.239 yang menunjukkan bahwa sektor bangunan mempunyai kontribusi yang
negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Bangunan dalam
propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi sektor Bangunan mempunyai nilai positif sebesar 53.306.312 yang
berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor
Bangunan propinsi Jawa Tengah. Untuk
jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Bangunan mempunyai nilai positif sebesar
68.276.005 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya
terhadap Sektor Bangunan propinsi Jawa Tengah.
f.
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten
Banyumas berdasarkan analisis shift share
selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya,
pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar
59.529.991 terhadap pertumbuhan propinsi.
Pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai
nilai sebesar 14.524 yang menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya
terhadap kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam propinsi Jawa
Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai nilai positif sebesar
326.190.728 berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya
terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Jawa Tengah. Jumlah
keseluruhan (Dij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai nilai
positif sebesar 385.735.244 berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat
pertumbuhannya terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran propinsi Jawa
Tengah.
g.
Sektor Angkutan dan Komunikasi
Sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas
berdasarkan analisis shift share selama
tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten
Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 30.523.720 terhadap
pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij)
mempunyai nilai sebesar -5.574.488 yang menunjukkan bahwa sektor Angkutan dan
Komunikasi mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya
terhadap sektor Angkutan dan Komunikasi dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada
sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai nilai positif sebesar 151.120.814 yang
berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor
Angkutan dan Komunikasi propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij)
pada sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai kontribusi sebesar 176.070.046
yang berarti menunjukkan bahwa sumbangan sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas lebih cepat pertumbuhannya
dibanding Sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
h.
Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Sektor
Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun
tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan
propinsi (Nij) pada sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten
Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 38.781.824 terhadap
pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij)
mempunyai nilai sebesar -19.895.114 yang menunjukkan bahwa sektor Bank,
Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih
lambat pertumbuhannya terhadap kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai nilai positif
sebesar 198.781.089 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat
pertumbuhannya terhadap Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan propinsi Jawa
Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Bank, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan mempunyai kontribusi sebesar 217.667.799 yang menunjukkan bahwa
sumbangan sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas
positif terhadap kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dalam
propinsi Jawa Tengah.
i.
Sektor Jasa-jasa
Sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas
berdasarkan analisis shift share selama
tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen
pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas yang
mempunyai konstribusi positif sebesar 86.147.117 terhadap pertumbuhan propinsi.
Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar
-57.480.553 yang menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa mempunyai kontribusi yang
negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Jasa-jasa dalam
propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)
kontribusi sektor Jasa-jasa mempunyai nilai positif sebesar 208.211.042 yang
berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor
Jasa-jasa propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor
Jasa-jasa sebesar 236.877.606 yang menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Jasa-jasa
Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor Jasa-jasa dalam propinsi
Jawa Tengah.
Kriteria analisis shift – share merupakan tekhnik
analisis dengan membagi pertumbuhan suatu wilayah menjadi 3 komponen yaitu :
1.
Komponen pertumbuhan nasional.
2.
Komponen industri mix.
3.
Komponen kompetitif/ daya saing.
Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa
(share), pengaruh industri mix disebut proporsional atau bauran
komposisi,sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula differential
shift atau regional share.
Berdasarkan analisis Shift Share diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang
mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialis, dengan perhitungan
139,915,441(Nij) + (- 139,783,918)(Mij) + 630,281,1886(Cij) = 630,412,709(Dij),
Sedangkan sektor yang mempunyai keunggulan spesialis adalah sektor pertambangan
dan penggalian, dengan perhitungan 5,457,376(Nij) + 155,138,590(Mij) +
(-123,931,670)(Cij) = 36,664,295(Dij). Kemudian sektor yang tidak mempunyai
keunggulan kompetitif dan spesialis (non kompetitif dan non spesialis) adalah
sektor bangunan, Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan
19,769,932(Nij) + (-4,800,239)(Mij) + 53,306,312(Cij) = 68,276,005(Dij).
2.
Hasil Analisis Location
Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002
Hasil analisis LQ sektor ekonomi
Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 dapat dilihat pada tabel 6 (berdasarkan
lampiran 2), menunjukkan potensi masing-masing sektor perekonomian Kabupaten
Banyumas atau dalam pembentukan PDRB.
Tabel 6. Analisis Location
Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002
No
|
Sektor
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
1
|
Pertanian
|
1.325
|
0.184
|
1.352
|
1.29
|
13.174
|
1.422
|
1.505
|
1.366
|
1.11
|
2
|
Pertambangan &
Penggalian
|
0.991
|
1.558
|
1.122
|
1.079
|
0.745
|
0.924
|
8.806
|
0.915
|
0.075
|
3
|
Industri Pengolahan
|
0.546
|
0.076
|
0.568
|
0.5
|
0.568
|
0.684
|
0.581
|
0.535
|
4.335
|
4
|
Listrik, Gas & Air
Bersih
|
1.099
|
0.142
|
1.099
|
1.201
|
0.705
|
0.822
|
0.865
|
7.873
|
0.883
|
5
|
Bangunan
|
0.911
|
0.131
|
1.023
|
0.854
|
0.498
|
0.861
|
0.703
|
0.59
|
4.757
|
6
|
Perdagangan, Hotel, Restoran
|
0.647
|
0.085
|
0.627
|
0.561
|
0.564
|
0.655
|
0.66
|
0.589
|
0.48
|
7
|
Angkutan & komunikasi
|
1.767
|
0.238
|
1.808
|
1.53
|
1.364
|
1.668
|
16.420
|
1.559
|
12.764
|
8
|
Bank, Persewaan, Jasa Persh
|
1.684
|
0.222
|
1.751
|
1.534
|
1.205
|
2.058
|
1.726
|
16.417
|
13.426
|
9
|
Jasa - jasa
|
1.631
|
0.215
|
1.645
|
14.432
|
1.072
|
1.255
|
1.221
|
11.11
|
0.871
|
Sumber : data primer diolah
Penjelasan dari tabel Analisis LQ pada Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun
1994 – 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :
1.
Potensi Sektor Pertanian
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Pertanian dalam perekonomian
Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 nilainya cukup besar yaitu nilai
perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) kecuali tahun
1995 (LQ < 1). Pada tahun 1994 nilai LQ sektor pertanian sebesar 1.325 dan
tahun 2002 nilai LQ sebesar 1.11 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0.25.
penurunan kontribusi sektor pertanian ini selain disebabkan oleh faktor
geografis yaitu kesuburan tanah juga karena pengelolaan sektor pertanian yang
relatif lebih modern, serta karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
Diharapkan sektor pertanian ini tetap mempunyai potensi yang besar di
tahun-tahun yang akan datang dan tetap menjadi andalan bagi pembentukan PDRB
Kabupaten Banyumas asalkan ada perhatian dan kemauan dari semua pihak
(masyarakat dan instansi terkait) khususnya kesadaran mengenai pentingnya
menjaga kelestarian sumber daya alam.
2.
Potensi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Pertambangan dan Penggalian dalam
perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil
perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti
potensi sektor Pertambangan dan Penggalian kontribusinya terhadap pendapatan
regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat dikategorikan
sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 sampai tahun 1998 nilai LQ
selalu mengalami penurunan, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 nilai LQ
berfluktuasi.
3.
Potensi Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor
Industri Pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994–
2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1
(LQ < 1), berarti potensi sektor Industri Pengolahan kontribusinya terhadap
pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat
dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 sampai dengan
tahun 2002 nilai LQ berfluktuasi.
4.
Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor
Listrik, Gas dan Air Bersih dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun
1994 – 2002 dapat diketahui nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai
rata-rata 1 (LQ > 1), yang berarti bahwa selama tahun tersebut sektor
Listrik, Gas dan Air Bersih dapat dikategorikan dalam sektor potensial dan
dapat diandalkan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas, pada tahun 1994
nilai LQ sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1.099 dan tahun 2002 nilai
LQ sebesar 0.883 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,216.
5.
Potensi Sektor Bangunan
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor
Bangunan dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 cukup
kecil yaitu nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1
(LQ < 1), walaupun jumlahnya fluktuatif dan sempat mengalami peningkatan
hingga nilai (LQ > 1) pada tahun 2002. Berarti sektor Bangunan tidak dapat
dikategorikan dalam sektor potensial dan tidak dapat diandalkan dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
6.
Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama
tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai
rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih
kecil dan tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun
1994 - 2002 ditemui nilai yang berfluktuasi.
7.
Potensi Sektor Angkutan dan Komunikasi
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor
Angkutan dan Komunikasi dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994
– 2002 mempunyai nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata
1 (LQ > 1) yang berarti bahwa sektor Angkutan dan Komunikasi dapat
dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan
PDRB Kabupaten Banyumas.
8.
Potensi Sektor Bank Persewaan dan Jasa Perusahaan
Berdasarkan analisis Location
Quotient, potensi sektor bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dalam
perekonomian kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 dapat diuraikan
sebagai berikut :
nilai hasil perhitungan sebagian besar
diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti selama tahun tersebut sektor
bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor
potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
Hal ini berarti pada tahun 2002 sektor
bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor
potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
9.
Jasa-jasa
Berdasarkan
analisis Location Quotient, potensi sektor jasa-jasa dalam perkonomian
kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan
sebagian besar diatas rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti selama tahun
tersebut sektor jasa - jasa dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan
dapat diandalan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis
LQ selama 1994 – 2002 ditemui nilai yang berfluktuasi.