Jumat, 09 Maret 2012

ANALISIS PERGESERAN SEKTOR - SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1994 - 2002


I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Perkembangan daerah sebagai integral dari pembangunun nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( undang-undang otonomi daerah, 1999 ). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai otonomi. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan koordinasi dan keterpaduan antara sektor pembangunan, sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Secara makro pertumbuhan atau PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu :

1.      Sektor Pertanian
2.      Sektor Pertambangan dan Penggalian
3.      Sektor Industri Pengolahan
4.      Sektor Listrik,Gas, Dan Sektor Air Bersih
5.      Sektor Bangunan
6.      Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran
7.      Sektor Angkutan Dan Komunikasi
8.      Sektor Keuangan, Persewaan, Dan  Jasa Perusahaan
9.      Sektor Jasa-Jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut di atas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan di daerah.

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peranan Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi Di Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2002.

B. Perumusan Masalah

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimilki daerah secara optimal. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1.   Bagaimana perubahan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas yang terjadi tahun 1994-2002.
2.   Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas.
3.      Sektor-sektor mana yang merupakan sektor potensial (basis) yang merupakan sektor andalan dalam struktur perekonomian di Kabupaten Banyumas tahun 1994-2002 berdasarkan analisis (LQ).

C.  Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pergeseran sektor-sektor ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, Sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, Sektor angkutan, dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 1994-2002.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan penelitian
      a.   Untuk mengetahui pergeseran pangsa setiap sektor ekonomi.
      b.   Untuk mengetahui komponen-komponen yang mempengaruhi pada perekonomian daerah Kabupaten Banyumas.
      c.   Untuk mengetahui sektor mana yang merupakan sektor potensial (basis) di Kabupaten Banyumas.

 2.   Kegunaan Penelitian
      a.   Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan daerah dari tahun ke tahun.
      b.   Sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang berminat pada masalah perencanaan daerah.
c.       Bagi penulis penelitian ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu alat analisis yang didapat dari bangku kuliah.

E.   Hipotesis

1.   Terjadi pergeseran atau perubahan struktur dalam sektor ekonomi Kabupaten Banyumas selama tahun 1994-2002.
2.   Sektor potensial atau sektor basis masih di dominasi oleh sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor angkutan dan komunikasi.
3.   Tingkat pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas cenderung meningkat dan mempunyai potensi yang dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi bagi daerah.
 

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.  Definisi Perencanaan Ekonomi

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencangkup keputusan- keputusan atau pilihan – pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers & Hills , 1994) Berdasarkan definisi diatas berarti ada empat elemen dasar perencanaan yaitu :
a.   Merencanakan berarti memilih
b.   Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya
c.       Perencanaan merupakan alat untuk mecapai tujuan
d.      Perencanan untuk masa depan (Lincolin Arsyad,1999)
Arthur lewis dalam bukunya berjudul Development Planning (1966). Membagi perencanaan dalam 6 (enam) pengertian yaitu :
1.   Istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan letak geografis, bangunan, tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Di negara sedang berkembang hal ini sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara (town and country planning) atau perencanaan kota dan daerah (urban and regional planning).
2.   Perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dan pemerintah dimasa yang akan datang.
3.   Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.
4.   Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.
5.   Penerapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.
6.   Untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan.
Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (polycy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.
Maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 1990).
1.   Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada.
2.   Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.
3.   Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak.
4.   Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5.   Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.
Meskipun tidak ada kesepakatan diantara para ekonomi berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. (Lincolin arsyid, 1999)

 

B. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (Development planning) pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklarifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu :
1.   Perencanaan sebagai alat dari pembangunan.
2.   Perencanaan sebagai tolok ukur dari berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut.
Secara sistematis, kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan dapat digambarkan seperti gambar 1 dibawah ini :
Gambar 1
Skema hubungan Antara Perencanaan dan Pembangunan

Sebagai alat

                       





Perencanaan
 



                                                    Sebagai tolok ukur








Pembangunan yang berencana
 
 



Perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakkan (tidak sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi target group (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian dalam konteks perencanaan, sebagai alat maka mempunyai keunggulan komprehensif sebagai berikut :
a.   Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
b.   Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan sebagai alternatif dan berbagai kegiatan pembangunan.
c.  Perancanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas.
d.   Perencanaan dapat dipakai sebagai alat peramalan (forecasting) dari kegiatan dari masa ke masa yang akan datang. (Soekartawi, 1990)
Sementara menurut Lincolin Arsyad fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:
a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada tujuan pembangunan.
b.   Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
c.       Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
d.      Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
e.       Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

C.  Proses Perencanaan Ekonomi

Proses perencanaan merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan oleh para pembuat keputusan (perencanaan), adapun proses perencanaan ekonomi tersebut dibagi kedalam empat tahap diantaranya adalah:
1.      Tahap pertama, pada tahap ini diterapkan tujuan oleh pemimpin politik, serta prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi konflik tujuan.
2.      Tahap kedua, adalah mengukur ketersediaan sumberdaya yang langka sebelum periode perencanaan tersebut.
3.      Tahap ketiga, hampir dari semua upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional.
4.      Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang penting dan mungkin untuk mencapai tujuan nasional (welfare fungtion) tanpa terganggu adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (Development strategy) atau rencana mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya lima tahun). (Lincoln Arsyad, 1999)
Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi menurut Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan dan yang terakhir adalah masa perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasayarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi.Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam terori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peran penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan kesektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.
Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan tekhnologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ‘fungsi tujuan’, pada akhirnya harus tunduk pada ‘fungsi kendala’, yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami keterlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat ekonomi tersebut, bahkan dalam perkembangan hal tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Mudrajad kuncoro, 1997)

D.  Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)           
 

E.  Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti  mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah :
Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)

F.   Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Jawa Tengah
Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran umum pembangunan lima tahun ke enam adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta efisien, dan produktivitas rakyat dalam peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.
Adapun sasaran bidang ekonomi adalah pemantapan industri yang mengarah pada pungutan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri dan makin kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dengan hilir, antara industri besar, menengah, industri kecil dan industri rakyat serta keterkaitan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan tetap mempertahankan swasembada pangan yang didukung industri pertanian, penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin sehat, tangguh dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat, peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap, yang secara keseluruhan di laksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. (Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun. 1994/1995-1998/1999)
G. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ke enam Daerah Jawa Tengah.
Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke enam daerah dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua, maka pembangunan lima tahun ke enam daerah adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan sebagai berikut :
a.   Penataan industri dan keterkaitan antara industri dengan sektor lainnya yang mengarah pada perbuatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan tekhnologi dan kesiapan sumber daya manusia, ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemantauan secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumberdaya ekonomi dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri dengan tepat menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraaan rakyat sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
b.   Pembangunan sumberdaya manusia agar makin meningkatnya kualitas sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan pengkajian dan alih tekhnologi.
c.       Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan seimbang, serasi dan selaras saling memperkuat dengan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya yang optimal. (Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun. 1994/1995-1998/1999)


H.  Kebijakan Umum Lima Tahun Ke enam Daerah Jawa Tengah
Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam daerah Jawa Tengah yang bertumpu pada trilogi pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :
a.   Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup pembangunan industri ditujukan untuk memperkukuh struktur ekonomi di daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
b.   Pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan tekhnologi, pemanfaatan hasil penelitian sekaligus meningkatklan keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri.
c.   Pembangunan industri menghasilkan bahan baku, komponen dan bahan penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar makin efisien dan mampu besaing serta mampu mamenuhi kebutuhan industri lain sehingga mengurangi ketergantungan impor.
d.   Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan, industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan agar menjadi usaha yang makin efisien dan berkembang mandiri.
e.   pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternak,dan perikanan diarahkan pada perkembangannya pertanian yang maju efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, nelayan, peternak dan masyarakat pedesaan memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga mampu meningkatkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi produksi dan menunjang pembangunan wilayah.
f.    Pembangunan pertanian diarahkan yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dalam hal meningkatkan usaha diservikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan perencanaan dan pengolahan pembangunan pertanian yang makin terpadu.
g.   Pengolahan usaha pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha agro industri dan agrobisnis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, ketrampilan masyarakat pedesaan, persediaan bahan baku cukup dan berkelanjutan, tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya di pedesaan diarahkan pada usaha meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk menjamin kesinambungan usaha pertanian.
h.   Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup.
i.    Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan yang makin efisien dan afektif serta mampu memanfaatkan dan memperluas pasar.
Pergeseran struktural pembangunan terjadi karena berbagai unsur kebijakan. Dalam ikatan sektor itu terjalin jaringan kehidupan yang tertata rapi sesuai dengan fungsi dan peran masing – masing. Dalam ikatan – ikatan primordial itu terlihat jelas pembagian fungsi dan peran dari masing – masing unsur dan komponen. Dan orang tidak hidup di luarnya, orang hidup dalam sistem itu. (Problema dan prospek nagari ke depan. Mochtar Naim)
Pergeseran sektor-sektor ekonomi dimaksudkan untuk mencapai pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah serta menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.


 
III. METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS

A.  Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian
  Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Banyumas.
2. Metodologi Penelitian
    Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.
3. Jenis Data
    a.   Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor BAPPEDA, antara lain berupa data tentang jumlah PDRB Kabupaten Banyumas, dan jumlah PDRB Propinsi Jawa Tengah.
    b.   Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan, antara lain data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan sumber lain yang terkait dan relevan denagan obyek yang diteliti.
4. Sumber Data
    a     Data dari (BPS) Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
    b.    Data dari (BPS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.
    c.    Pola dasar pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah.  
    d.   Pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.
5. Data Yang diperlukan
a.    Data PDRB atas harga berlaku dan konstan pada Kab. Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah tahun 1994 - 2002
b.    Laporan laju pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi pada Kab. Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah tahun 1994 - 2002
c.    Data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.
6. Metode Pengumpulan Data
a.    Metode Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung       terhadap obyek penelitian.
b.    Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan Institusi terkait.
7. Metode Analisis
a.    Analisis kualitas
1.    Dalam penelitian ini digunakan tekhnik analisis perencanaan pembangunan yaitu Shif-Share (S-S) dan Location Quation (L-Q). Tekhnik analisis Shif-Share adalah suatu tekhnik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih rendah secara hirarkis. Dengan melihat perbandingan laju pertumbuan sektor-sektor perekonomian daerah sekaligus melihat bila daerah itu memperoleh pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh propinsi disebut pengaruh pangsa (share), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (proporsional shift) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh keunggulan kompetitif disebut regional share, karena itulah tekhnik analisis ini dinamakan tekhnik analisis shif-share. Maenurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum persamaan dari analisis shif-share dan komponen-komponen adalah sebagai berikut :
                        Dij=Nij + Mij + Cij
                  Keterangan :
                  i           =    Sektor ekonomi yang diteliti
                  j           =    Variabel ekonomi yang diteliti
2.    Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (y)
Dij       =    y*ij-yij
Nij       =    yij.rn
Mij       =    yij (rin – rn )
Cij        =    yij ( rij- rin)
Keterangan :
Dij       =    Variabel wilayah
Nij       =    Pertumbuhan daerah propinsi
Mij       =    Pengaruh Bauran industri
Cij        =    Keunggulan kompetitif
yij        =    Pendapatan sektor i Wilayah j (kabupaten)
y*        =    Pendapatan tahun terakhir
rn         =    Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n (propinsi)
rin        =    Laju pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)
rij         =    Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j ( kabupaten )
Dimana rij, rin, dan rn mewakili laju pertumbuhan daerah kabupaten dan daerah propinsi yang masing-masing didefinisikan sebagai  berikut :
           
           
               
Keterangan :
rij         =    Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j ( kabupaten )
rin        =    Laju pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)
rn         =    Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n (propinsi)
y*        =    Pendapatan tahun terakhir
yij        =    Pendapatan sektor i Wilayah j (kabupaten)
yin       =    Pendapatan sektor i di wilayah n ( propinsi )
yn        =    PDRB wilayah n ( propinsi )

 Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah adalah :
Dij       =    yij . rn + yij (rin-rn) + yij (rij-rin)
Keterangan :
Dij       =    Variabel wilayah
yij        =    Pendapatan sektor i di wilayah j ( kabupaten )
rij         =    Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j ( kabupaten)
rin        =    Laju pertumbuhan sektor i di wilayah n (propinsi)
rn         =    Laju pertumbuhan PDRB di wilayah n (propinsi)
3.    Dalam penelitian ini juga digunakan alat analisis Location Quotient (LQ), Location Quotien adalah salah satu tekhnik analisa dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam suatu daerah, dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi dalam suatu daerah yaitu membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah Kabupaten Banyumas dengan sektor sejenis dalam perekonomian Daerah Propinsi Jawa Tengah. Menurut Lincolin Arsyad (1993) rumus untuk menghitung LQ adalah
Keterangan :
LQ       =    Koefisien LQ
yi*       =    Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di Kabupaten Banyumas dalam Jutaan rupiah.
yt*       =    Pendapatan (PDRB) total daerah Kabupaten Banyumas dalam jutaan rupiah.
Yi        =    Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di daerah Propinsi Jawa Tengah dalam jutaan Rupiah
Yt        =    Pendapatan (PDRB) total daerah Jawa Tengah dalam jutaan rupiah

Adapun klarifiasi LQ sebagai berikkut :
LQ > 1      Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut di suatu kabupaten lebih besar dibandingkan sektor sejenis di tingkat propinsi.
LQ = 1       Berarti kemampuan produksi sektor tersebut di suatu kabupaten sama dengan sektor sejenis di tingkat propinsi.
LQ < 1      Merupakan sektor non basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu kabupaten lebih kecil dibanding sektor sejenis pada tingkat propinsi.
Adapun asumsi dalam analisis LQ adalah :
a.  Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di seluruh wilayah propinsi Jawa Tengah adalah sama.
b.  Setiap penduduk di setiap darah Kabupaten Banyumas mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama terhadap pola permintaan barang dan jasa pada tingkat propinsi Jawa Tengah.
c. Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa disetiap daerah sama.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.    Tinjauan Umum Obyek Penelitian
  1. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas
Sesuai dengan titik berat pembangunan jangka panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka prioritas pembangunan daerah Banyumas diletakkan dalam pembangunan sektor ekonomi dengan keterkaitan antara sektor industri dan pertanian serta pembangunan bidang lainnya. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas disajikan dalam beberapa tabel berikut :
Tabel 1. Pendapatan domestik bruto atas dasar harga berlaku dan konstan serta perkembangannya di Kabupaten Banyumas (dalam jutaan rupiah).
Tahun
Pendapatan Domestik Regional Bruto
Berlaku
Perkembangan
Konstan
Perkembangan
1994
987,105,167
944,870,431
909,338,095
867,103,359
1995
1,141,735,114
154,629,947
977,022,785
67,684,690
1996
1,264,887,106
123,151,992
1,018,612,908
41,590,123
1997
1,455,196,851
190,309,745
1,055,339,404
36,726,496
1998
2,155,729,913
700,533,062
983,564,125
71,775,279
1999
2,272,760,897
117,030,984
988,804,675
5,240,550
2000
2,626,318,550
353,557,653
1,028,604,674
39,799,999
2001
2,936,417,202
310,098,652
1,040,236,787
11,632,113
2002
3,312,730,470
376,313,268
1,075,573,954
35,337,167
            Sumber : Data primer diolah
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Banyumas pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku Rp. 3,312,730,470. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka PDRB Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan 376,313,268 juta rupiah. Hal ini tidak seimbang dengan perkembangan berdasarkan harga konstan yang hanya mencapai sebesar 35,337,167 juta rupiah.


Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002, disajikan dalam tabel 2 dimana laju pertumbuhan PDRB dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor, masing-masing mempengaruhi besarnya PDRB (tabel 2).
Tabel 2. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas 1994 – 2002
(dalam %)

Sektor
Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
No
1994
( % )
1995
( % )
1996
( % )
1997
( % )
1998
( % )
1999
( % )
2000
( % )
2001
( % )
2002
( % )
1
PERTANIAN
30.48
29.39
28.46
29.23
28.21
26.00
26.74
25.02
25.10
2
PENGGALIAN
1.19
1.38
1.36
1.52
1.47
1.61
1.58
1.64
1.66
3
INDUSTRI
16.45
17.67
17.86
17.89
18.77
18.93
18.44
18.80
18.83
4
LISTRIK, GAS & AIR MINUM
0.74
0.77
0.86
1.11
1.22
1.35
1.43
1.46
1.56
5
BANGUNAN
4.31
4.55
4.75
4.59
3.37
3.51
3.50
3.57
3.61
6
PERDAGANGAN
12.97
13.29
13.40
13.53
13.83
13.77
14.00
14.21
14.34
7
ANGKUTAN/ KOMUNIKASI
6.65
6.72
7.00
6.97
8.54
9.48
9.44
9.68
9.48
8
KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN
8.45
8.51
8.86
8.66
7.83
8.49
8.39
8.69
8.71
9
JASA - JASA
18.77
17.73
17.44
16.59
16.75
16.86
16.48
16.93
16.71

                                                       PDRB
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui pada tahun 2002 sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif diatas 2 persen mulai tahun 1994-2002 yaitu sektor industri sebesar 18.83 persen, sektor perdagangan sebesar 14.34 persen, dan sektor angkutan/komunikasi sebesar 9.48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri, perdagangan dan sektor angkutan/ komunikasi di Kabupaten Banyumas semakin bertambah baik volume maupun jumlah pelanggan.
Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas terdapat juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, penurunan prosentase dari tahun ke tahun dapat dilihat pergeseran angka mulai tahun 1994-2002 yaitu pada sektor pertanian, bangunan, jasa-jasa.

Peranan masing-masing sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto tahun 1994 – 2002, dimana laju pertumbuhan PDRB di bagi menjadi 9 (sembilan) sektor disajikan dalam tabel 3 berikut ini :
Tabel 3.  Peranan masing-masing sektor dalam PDRB  berdasarkan Harga Konstan 1993 di Kab. Banyumas tahun 1994 – 2002 (dalam %)
No
SEKTOR / LAPANGAN USAHA

1994
( % )
1995
( % )
1996
( % )
1997
( % )
1998
( % )
1999
( % )
2000
( % )
2001
( % )
2002
( % )
1
PERTANIAN
    275,51
     286,74
     288,80
     290,36
277,45
257,09
275,04
260,28
269,92
2
PENGGALIAN
      11,20
       13,01
       14,08
       15,11
14,47
15,88
16,21
17,02
17,85
3
INDUSTRI
    145,91
     166,28
     175,45
     183,84
184,58
187,17
189,63
195,51
202,54
4
LISTRIK, GAS & AIR MINUM
        6,52
         7,41
         8,99
       13,06
12,01
13,37
14,75
15,22
16,76
5
BANGUNAN
      39,87
       44,99
       48,98
       52,06
33,15
34,67
35,98
37,18
38,80
6
PERDAGANGAN
    115,11
     125,48
     132,00
     137,94
136,01
136,19
144,01
147,78
154,26
7
ANGKUTAN / KOMUNIKASI
      64,61
       71,61
       76,13
       82,00
84,02
93,71
97,11
100,65
101,98
8
KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERS.
      74,88
       79,31
       86,04
       88,19
77,05
83,96
86,31
90,40
93,68
9
JASA - JASA
    175,69
     182,15
     188,10
     192,73
164,79
166,72
16,95
176,15
179,72
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel 3, peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Tahun 2002 peranan sektor pertanian menduduki peringkat tertinggi sebesar 269.92% kemudian disusul sektor industri sebesar 202.54%. Sedangkan sektor yang peranannya kecil adalah listrik,gas dan air minum sebesar 16.76%, penggalian sebesar 17.85%, untuk sektor bangunan peranan sebesar 38.80% atau naik 1.62% jika dibanding tahun sebelumnya. Sektor angkutan/komunikasi naik dari 147.78% pada tahun 2001 menjadi 154.26% pada tahun 2002, kemudian untuk sektor lain cenderung stabil.
 
Salah satu indikator makro yang dapat menunjukan kondisi perekonomian regional suatu daerah/wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita penduduk Kabupaten Banyumas 1994 – 2002
Tahun
Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pendapatan perkapita menurut harga yang berlaku (rupiah)
Pendapatan perkapita menurut harga konstans (rupiah)
1994
987.105.167
706.141
1995
1.141.735.114
810.712
1996
1.264.887.106
886.789
1997
1.455.196.851
1.008.878
1998
2.155.729.913
1.483.922
1999
2.272.760.897
1.552.414
2000
2.626.318.550
1.776.589
2001
2.936.417.202
1.968.224
2002
3.312.730.470
2.202.735
Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel 4, rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Banyumas tiap tahun meningkat. Pada tahun 2001 PDRB perkapita penduduk sebesar Rp. 2.936.417.202 meningkat menjadi Rp. 3.312.730.470 pada tahun 2002. gambaran perekonomian Kabupaten Banyumas berdasarkan kondisi semester satu tahun 2001 dengan inflasi dapat dikendalikan memberikan informasi adanya gerak laju pertumbuhan yang positif. Kondisi itu akan bertahan bila tidak terjadi peristiwa yang buruk terhadap kehidupan berbangsa, konflik antar daerah tidak mencuat, investasi mulai berjalan dan pengaruh iklim atau cuaca yang mendukung produksi Keuangan,Persewaan, dan Jasa Pers sebagai sektor andalan Kabupaten Banyumas.
 
B.     Deskripsi Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan sumber lain yang terkait dan relevan dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 1994 hingga tahun 2002. data tersebut adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 atas dasar harga konstan dan pendapatan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang tercermin dalam PDRB tahun 1994 – 2002 atas dasar harga konstan.
Data tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan pertumbuhan sembilan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Analisis Shift-Share (SS) dan Analisis Location Qoutient (I.Q). Pada analisis Shift-Share, menggunakan data PDRB Kabupaten Banyumas dan PDRB Jawa Tengah menurut sektor awal tahun 1994 dan menurut sektor akhir tahun 2002. sedangkan untuk analisis Location Quotient data yang dipergunakan adalah data Kabupaten Banyumas dan PDRB Jawa Tengah menurut sektor selama 9 tahun yaitu sejak tahun 1994 – 2002.













1.      Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002.
Hasil Analisis Shift - Share Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 disajikan dalam tabel 5 berikut :
Tabel 5. Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002. (perhitungan lihat lampiran 1)
No
Sektor
Komponen
Pertumbuhan Propinsi (Nij)
Komponen Bauran Industri (Mij)
Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)
Jumlah Keseluruhan (Dij)
1
Pertanian
139,915,441
(139,783,918)
630,281,186
630,412,709
2
Pertambangan & Penggalian
5,457,376
155,138,590
(123,931,670)
36,664,295
3
Industri Pengolahan
75,527,226
(109,811)
459,392,708
534,810,124
4
Listrik, Gas & Air Bersih
3,391,900
4,960,123
30,799,452
39,151,475
5
Bangunan
19,769,932
(4,800,239)
53,306,312
68,276,005
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
59,529,991
14,524
326,190,728
385,735,244
7
Angkutan & komunikasi
30,523,720
(5,574,488)
151,120,814
176,070,046
8
Bank, Persewaan, Jasa Perusahaan
38,781,824
(19,895,114)
198,781,089
217,667,799
9
Jasa - jasa
86,147,117
(57,480,553)
208,211,042
236,877,606
Ket : angka dalam kurung menunjukkan minus
Sumber : Data primer diolah
Adapun penjelasan dari hasil analisis shift share sektor ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 adalah sebagai berikut :
a.       Sektor Pertanian
Sektor pertanian Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor pertanian Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 139.915.441 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyi nilai negatif sebesar -139.783.918 yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor pertanian sebesar 630.281.186 yang berarti kontribusi sektor pertanian Kabupaten Banyumas positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor pertanian mempunyai konstribusi sebesar 630.412.709 yang menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.  
b.      Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan analisis shift share pada sektor tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Banyumas mempunyai kontribusi yang positif sebesar 5.457.376 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 155.138.590 yang menunjukkan sektor ini kontribusinya positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada sektor pertambangan dan penggalian mempunyai nilai negatif sebesar -123.931.670, berarti kontribusi sektor tersebut lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan pada sektor pertambangan dan Penggalian mempunyai kontribusi sebesar 36.664.295 yang menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam propinsi Jawa Tengah. 
c.       Sektor Industri Pengolahan
Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 75.527.226 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai negatif sebesar -109.811 yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor industri pengolahan dalam propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 459.392.708 yang berarti kontribusi sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor industri pengolahan mempunyai konstribusi sebesar 534.810.124 yang menunjukkan bahwa sumbangan sektor industri pengolahan Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
d.      Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 3.391.900 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 4.960.123 yang menunjukkan bahwa Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dalam propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 30.799.452 yang berarti kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai konstribusi sebesar 39.151.475 yang menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.
e.       Sektor Bangunan 
Sektor Bangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Bangunan Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 19.769.932 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -4.800.239 yang menunjukkan bahwa sektor bangunan mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Bangunan dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor Bangunan mempunyai nilai positif sebesar 53.306.312 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Bangunan  propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Bangunan mempunyai nilai positif sebesar 68.276.005 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Bangunan propinsi Jawa Tengah.
f.       Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 59.529.991 terhadap pertumbuhan propinsi.
Pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 14.524 yang menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai nilai positif sebesar 326.190.728 berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai nilai positif sebesar 385.735.244 berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran propinsi Jawa Tengah.
g.      Sektor Angkutan dan Komunikasi
Sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 30.523.720 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -5.574.488 yang menunjukkan bahwa sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Angkutan dan Komunikasi dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai nilai positif sebesar 151.120.814 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Angkutan dan Komunikasi propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai kontribusi sebesar 176.070.046 yang berarti menunjukkan bahwa sumbangan sektor Angkutan dan Komunikasi  Kabupaten Banyumas lebih cepat pertumbuhannya dibanding Sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.

h.      Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
       Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 38.781.824 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -19.895.114 yang menunjukkan bahwa sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai nilai positif sebesar 198.781.089 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai kontribusi sebesar 217.667.799 yang menunjukkan bahwa sumbangan sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dalam propinsi Jawa Tengah.
i.        Sektor Jasa-jasa  
Sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 86.147.117 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -57.480.553 yang menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Jasa-jasa dalam propinsi Jawa Tengah.
Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor Jasa-jasa mempunyai nilai positif sebesar 208.211.042 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Jasa-jasa propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Jasa-jasa sebesar 236.877.606 yang menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor Jasa-jasa dalam propinsi Jawa Tengah.
Kriteria analisis shift – share merupakan tekhnik analisis dengan membagi pertumbuhan suatu wilayah menjadi 3 komponen yaitu :
1.      Komponen pertumbuhan nasional.
2.      Komponen industri mix.
3.      Komponen kompetitif/ daya saing.
Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share), pengaruh industri mix disebut proporsional atau bauran komposisi,sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula differential shift atau regional share.
Berdasarkan analisis Shift Share diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialis, dengan perhitungan 139,915,441(Nij) + (- 139,783,918)(Mij) + 630,281,1886(Cij) = 630,412,709(Dij), Sedangkan sektor yang mempunyai keunggulan spesialis adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan perhitungan 5,457,376(Nij) + 155,138,590(Mij) + (-123,931,670)(Cij) = 36,664,295(Dij). Kemudian sektor yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialis (non kompetitif dan non spesialis) adalah sektor bangunan, Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan 19,769,932(Nij) + (-4,800,239)(Mij) + 53,306,312(Cij) = 68,276,005(Dij).

 2.      Hasil Analisis Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002
Hasil analisis LQ sektor ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 dapat dilihat pada tabel 6 (berdasarkan lampiran 2), menunjukkan potensi masing-masing sektor perekonomian Kabupaten Banyumas atau dalam pembentukan PDRB.
Tabel 6. Analisis Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002
No
Sektor
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1
Pertanian
1.325
0.184
1.352
1.29
13.174
1.422
1.505
1.366
1.11
2
Pertambangan & Penggalian
0.991
1.558
1.122
1.079
0.745
0.924
8.806
0.915
0.075
3
Industri Pengolahan
0.546
0.076
0.568
0.5
0.568
0.684
0.581
0.535
4.335
4
Listrik, Gas & Air Bersih
1.099
0.142
1.099
1.201
0.705
0.822
0.865
7.873
0.883
5
Bangunan
0.911
0.131
1.023
0.854
0.498
0.861
0.703
0.59
4.757
6
Perdagangan, Hotel, Restoran
0.647
0.085
0.627
0.561
0.564
0.655
0.66
0.589
0.48
7
Angkutan & komunikasi
1.767
0.238
1.808
1.53
1.364
1.668
16.420
1.559
12.764
8
Bank, Persewaan, Jasa Persh
1.684
0.222
1.751
1.534
1.205
2.058
1.726
16.417
13.426
9
Jasa - jasa
1.631
0.215
1.645
14.432
1.072
1.255
1.221
11.11
0.871
Sumber : data primer diolah
Penjelasan dari tabel Analisis LQ pada  Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :
1.      Potensi Sektor Pertanian
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Pertanian dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 nilainya cukup besar yaitu nilai perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) kecuali tahun 1995 (LQ < 1). Pada tahun 1994 nilai LQ sektor pertanian sebesar 1.325 dan tahun 2002 nilai LQ sebesar 1.11 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0.25. penurunan kontribusi sektor pertanian ini selain disebabkan oleh faktor geografis yaitu kesuburan tanah juga karena pengelolaan sektor pertanian yang relatif lebih modern, serta karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Diharapkan sektor pertanian ini tetap mempunyai potensi yang besar di tahun-tahun yang akan datang dan tetap menjadi andalan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas asalkan ada perhatian dan kemauan dari semua pihak (masyarakat dan instansi terkait) khususnya kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.
2.      Potensi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor Pertambangan dan Penggalian kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 sampai tahun 1998 nilai LQ selalu mengalami penurunan, dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 nilai LQ berfluktuasi.    
3.      Potensi Sektor Industri Pengolahan
               Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994– 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor Industri Pengolahan kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 nilai LQ berfluktuasi.    
4.      Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.
               Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 dapat diketahui nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1), yang berarti bahwa selama tahun tersebut sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dapat dikategorikan dalam sektor potensial dan dapat diandalkan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas, pada tahun 1994 nilai LQ sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1.099 dan tahun 2002 nilai LQ sebesar 0.883 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,216.  
5.      Potensi Sektor Bangunan
               Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Bangunan dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 cukup kecil yaitu nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), walaupun jumlahnya fluktuatif dan sempat mengalami peningkatan hingga nilai (LQ > 1) pada tahun 2002. Berarti sektor Bangunan tidak dapat dikategorikan dalam sektor potensial dan tidak dapat diandalkan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.    
6.      Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
               Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 - 2002 ditemui nilai yang berfluktuasi.    
7.      Potensi Sektor Angkutan dan Komunikasi
               Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Angkutan dan Komunikasi dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 mempunyai nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti bahwa sektor Angkutan dan Komunikasi dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
 8.      Potensi Sektor Bank Persewaan dan Jasa Perusahaan
               Berdasarkan analisis Location Quotient, potensi sektor bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dalam perekonomian kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :
      nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti selama tahun tersebut sektor bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
      Hal ini berarti pada tahun 2002 sektor bank, persewaan dan sektor jasa perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.
9.      Jasa-jasa
                        Berdasarkan analisis Location Quotient, potensi sektor jasa-jasa dalam perkonomian kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti selama tahun tersebut sektor jasa - jasa dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat diandalan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis LQ selama 1994 – 2002 ditemui nilai yang berfluktuasi.